Ahmad Suhud : Alarm, Dunia Pendidikan di Wilayah Kecamatan Cikupa Butuh Penanganan Serius Pemerintah Daerah

KAB. TANGERANG, bantentodays.com - Sungguh miris melihat potret pendidikan di Kabupaten Tangerang, jika melihat adanya Krisis daya tampung sekolah Negeri pada tahun ajaran 2026/2027.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Suhud selaku Direktur Eksekutif Lembaga BP2A2N, Banten kepada Awak media, ketika mendengar dan melihat fakta dilapangan saat ini. (23/06/2026) 

"Lihat sendiri, saat ini wilayah Kecamatan Cikupa yang selalu menjadi salah satu contoh wilayah yang menghadapi tekanan jumlah siswa setiap tahun, sementara penambahan sekolah dinilai belum mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat yang terus bertumbuh.

Berdasarkan data yang kami peroleh dari Gugus 03, mengungkapkan fakta jika sampai saat ini Kecamatan Cikupa baru memiliki 5 SMP Negeri, sementara sejumlah Desa dan Kelurahan masih ada juga yang belum tersentuh keberadaan sekolah Negeri tersebut," terang Ahmad Suhud

Sementara Wilayah yang disebut masih belum memiliki SMP Negeri di antaranya Desa Pasirgadung, Kelurahan Bunder, Desa Dukuh, Desa Bitung Jaya, Desa Sukadamai, Desa Budimulya, Desa Sukanegara, Desa Talagasari, dan Desa Cikupa,"ungkap aktivis yang dikenal sangat peduli dunia pendidikan di Kabupaten Tangerang ini

Menurutnya, kondisi ini jelas membuat masyarakat setiap tahun harus menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan kursi di sekolah Negeri.

“Kalau melihat kondisi sekarang, Cikupa sudah waktunya menambah sekolah. Idealnya minimal 8 sampai 9 SMP Negeri agar pelayanan pendidikan bisa lebih merata,” ujarnya

Suhud sendiri menyebut dorongan penambahan sekolahan tersebut harus menjadi perhatian serius Pimpinan Daerah dan para pemangku kebijakan di Kabupaten Tangerang

Disini peran Camat Cikupa, Supriyadi, harus berani dan memiliki terobosan guna mendorong pembangunan, minimal 3 SMP Negeri baru lagi demi memangkas jarak tempuh siswa dan menjawab kebutuhan masyarakat,"jelas Suhud.

"Bayangkan, dari data pendaftaran siswa baru yang diperoleh lembaga BP2A2N Banten, menunjukkan tingginya tekanan terhadap sekolah Begeri yang ada saat ini. 

Contohnya SMP Negeri 2 Cikupa setiap tahun menerima sekitar 600 hingga 800 siswa, jauh di atas sekolah lain.

Sementara SMP Negeri 3 Cikupa menerima sekitar 300 - 400 siswa, dan SMP Negeri 1 Cikupa sekitar 390 siswa per tahun.

Padahal, secara ketentuan Nasional jumlah siswa tingkat SMP idealnya hanya 32 siswa per rombongan belajar (Rombel).

Namun karena tingginya kebutuhan, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengambil kebijakan melalui aturan Daerah yang memperbolehkan hingga 36 siswa per Rombel. 

Bahkan spesial untuk SMP Negeri 2 Cikupa, diberlakukan pengecualian. “Karena alasan wilayahnya padat dan peminatnya paling tinggi, SMPN 2 diberikan kuota sampai 40 siswa per Rombel, Situasi ini jelas menggambarkan tekanan nyata terhadap sistem pendidikan Negeri di wilayah tersebut," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Kecamatan Cikupa, Mulyadi, menyebut persoalan sesungguhnya bukan hanya pada kapasitas sekolah, tetapi juga ledakan jumlah lulusan SD setiap tahunnya.

Dari sekitar 60 Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Cikupa, jumlah lulusan per tahun diperkirakan mencapai 2.000 hingga 3.000 siswa, dengan lulusan SD Negeri saja mencapai lebih dari 2.000 anak.

“Kalau dihitung kebutuhan riilnya, harus ada 8 sekolah itu minimal. Bahkan 9 sekolah masih masuk akal. Karena meskipun ada yang masuk swasta, sekitar 60 persen tetap memilih sekolah Negeri,” ujarnya.

Namun di balik kebutuhan pembangunan sekolah baru tersebut, Ahmad Suhud berpendapat lain dan pastinya akan muncul tantangan baru, yaitu krisis tenaga pendidik.

"Itu yang mustinya di antisipasi Pemerintah Kabupaten Tangerang, jauh - jauh hari. Karena penambahan gedung tidak akan efektif jika tidak diikuti penambahan guru pendidik dan Kepala sekolah yang berkwalitas. 

“Kalau sekolah bertambah 3 sampai 4 lagi, siapa yang isi gurunya ? Sekarang saja jumlah guru terus berkurang karena pensiun,” katanya.

Ahmad Suhud juga menyoroti kebijakan moratorium pengangkatan PNS yang dinilai mempersempit Regenerasi tenaga pendidik. Program PPPK disebut belum mampu menambah jumlah guru secara riil karena sebagian besar hanya mengalihkan status tenaga honorer saja,"tuturnya.

“Yang pensiun jalan terus, sementara pengangkatan baru belum menutup kebutuhan. Kalau satu Kecamatan rata - rata 10 guru pensiun setiap tahun, dikali 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang, angkanya besar lho?,” tegasnya.

Kondisi tersebut juga memunculkan desakan agar Pemerintah tidak hanya fokus membangun gedung sekolah, tetapi juga membuka kembali rekrutmen CPNS tenaga pendidik dan mempercepat pemerataan akses pendidikan, sebelum persoalan kursi sekolah Negeri semakin menjadi beban tahunan bagi masyarakat Cikupa,"pungkasnya

(Yanto)