KPR SUBSIDI UNTUK SIAPA : MBR Dipersulit Persyaratan Rumah Subsidi Jadi Ladang Bisnis

KAB,TANGERANG - Bantentodays.com — Kamis (10/09/2026) - Rumah subsidi seharusnya menjadi pintu bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak. Namun ketika masyarakat yang paling membutuhkan justru merasa sulit menembus persyaratan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, muncul satu pertanyaan yang tidak boleh dihindari:

KPR subsidi ini sebenarnya untuk siapa?

Pertanyaan tersebut disampaikan Ketua Media Center Sukadiri (MCS), Ijum Setiawan, yang menilai program rumah subsidi harus dikembalikan pada tujuan dasarnya: membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah, bukan sekadar memperbesar pasar properti.

“Jangan sampai istilah subsidi hanya terpampang di brosur, tetapi masyarakat yang menjadi sasaran subsidi justru kesulitan mendapatkannya. Kalau MBR sulit mengakses KPR subsidi, kita harus berani bertanya: program ini sebenarnya sedang membantu siapa?” tegas Ijum.

SUBSIDI BUKAN SEKADAR LABEL

Menurut Ijum Setiawan, rumah subsidi tidak boleh dipandang semata sebagai produk murah yang kemudian dipasarkan seperti komoditas properti biasa.

Program tersebut memiliki dimensi sosial dan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menyediakan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan perumahan. Pasal 54 secara khusus mengatur pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta pemberian kemudahan dan bantuan dalam memperoleh rumah.

Dengan demikian, pertanyaan mengenai akses MBR bukan pertanyaan kecil. Ini menyangkut apakah kebijakan perumahan benar-benar bekerja sebagaimana tujuan pembentukannya.

KETIKA PERSYARATAN BERUBAH MENJADI TEMBOK

Di lapangan, kemampuan masyarakat membayar cicilan tidak selalu identik dengan kemampuan memenuhi seluruh persyaratan administratif.

Pekerja informal, pedagang kecil, buruh harian, pekerja lepas dan masyarakat dengan penghasilan tidak tetap bisa saja memiliki kemampuan ekonomi untuk mencicil rumah, tetapi menghadapi persoalan ketika harus membuktikan penghasilan secara formal.

Di sisi lain, bank memang memiliki kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

Namun persoalannya adalah: apakah mekanisme tersebut sudah cukup adaptif terhadap karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran subsidi?

Ijum menilai hal inilah yang perlu dibuka dan dievaluasi secara transparan.

“Kami tidak mempersoalkan prinsip kehati-hatian bank. Yang kami pertanyakan adalah jangan sampai mekanisme administratif justru membuat masyarakat yang menjadi sasaran program kehilangan kesempatan. Negara membuat program subsidi untuk MBR, maka akses MBR harus menjadi ukuran utama,” Tambah Ijum

PEMERINTAH JANGAN HANYA MENGHITUNG UNIT

Kritik MCS juga diarahkan pada cara mengukur keberhasilan program.

Jangan hanya bertanya:

Berapa rumah yang dibangun?

Tetapi pemerintah juga harus mampu menjawab:

Berapa rumah yang benar-benar dibeli MBR?

Berapa yang benar-benar ditempati MBR?

Berapa pengajuan KPR subsidi yang ditolak?

Mengapa ditolak?

Dan kelompok masyarakat seperti apa yang paling banyak gagal memperoleh pembiayaan?

Tanpa data tersebut, keberhasilan program akan sulit dinilai secara objektif.

Sebab, membangun ribuan rumah subsidi belum tentu berarti ribuan MBR telah memperoleh rumah.

MCS ( Media Center Sukadiri ) DESAK DATA DIBUKA

Untuk memastikan ketepatan sasaran, MCS mendorong pemerintah daerah bersama pihak terkait membuka data dan melakukan evaluasi secara terbuka.

Setidaknya ada sejumlah pertanyaan yang patut dijawab:

- Berapa jumlah MBR di Kabupaten Tangerang yang memperoleh KPR subsidi?

- Berapa pengajuan yang ditolak dan apa alasan penolakannya?

- Berapa banyak pekerja informal yang berhasil memperoleh KPR subsidi?

- Apakah seluruh biaya tambahan telah dijelaskan secara transparan kepada calon pembeli?

- Bagaimana pengawasan kualitas rumah subsidi?

- Bagaimana kondisi jalan, drainase dan PSU di kawasan rumah subsidi?

- Berapa banyak pengaduan konsumen dan bagaimana penyelesaiannya?

- Apa langkah pemerintah ketika ditemukan bahwa kelompok sasaran justru kesulitan mengakses program?

Pertanyaan tersebut bukan untuk mencari kambing hitam.

Justru sebaliknya, data diperlukan agar publik dapat mengetahui apakah subsidi benar-benar sampai kepada kelompok yang berhak.

PERKIM HARUS HADIR, BUKAN SEKADAR MENGAWASI DI ATAS KERTAS

Pemerintah daerah, khususnya perangkat daerah yang menangani perumahan dan kawasan permukiman, memiliki posisi penting dalam memastikan ekosistem perumahan berjalan sesuai tujuan.

Pengawasan tidak boleh berhenti pada administrasi pembangunan.

Pemerintah harus memperhatikan ketepatan sasaran, kualitas bangunan, lingkungan hunian, PSU, transparansi informasi, hingga mekanisme pengaduan masyarakat.

Jika ditemukan persoalan akses, pemerintah harus mampu menjadi jembatan antara MBR, bank dan pengembang.

Sebab apabila semua pihak hanya bekerja berdasarkan kepentingannya masing-masing, masyarakat berpenghasilan rendah berpotensi menjadi pihak yang paling sulit memperoleh manfaat.

PENGEMBANG JANGAN BERLINDUNG DI BALIK KATA “SUBSIDI”

MCS juga mengingatkan pengembang agar tidak menjadikan kata “subsidi” semata-mata sebagai alat pemasaran.

Calon konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai harga, spesifikasi rumah, biaya tambahan, fasilitas lingkungan, status lahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.

Rumah murah tidak boleh berarti kualitas murahan.

Dan rumah subsidi tidak boleh berarti konsumen harus menerima ketidakjelasan.

PERTANYAAN BESAR : SIAPA YANG SEBENARNYA DIUNTUNGKAN?

Pada akhirnya, persoalan KPR subsidi bukan hanya mengenai cicilan dan persyaratan bank.

Ini adalah persoalan mengenai arah kebijakan perumahan.

Apakah subsidi benar-benar digunakan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah?

Atau justru sistem yang terlalu rumit membuat kelompok yang paling membutuhkan berada di luar pintu?

Ijum menegaskan, pemerintah, perbankan dan pengembang tidak perlu alergi terhadap kritik.

Justru kritik publik diperlukan untuk memastikan program yang menggunakan kebijakan dan dukungan negara benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Kalau rumah subsidi dibangun atas nama kepentingan MBR, maka MBR harus menjadi pusat perhatian. Jangan sampai rumahnya subsidi, tetapi aksesnya eksklusif. Jangan sampai labelnya untuk rakyat kecil, tetapi pada akhirnya hanya mereka yang secara administratif sudah kuat yang mampu mendapatkannya.” Pungkas Ijum.

Karena itu, MCS meminta pemerintah tidak berhenti pada angka pembangunan rumah.

Ukur keberhasilan dari rakyat yang berhasil memiliki rumah.

Sebab pada akhirnya, pertanyaan publik tetap sama:

KPR SUBSIDI UNTUK SIAPA?

Kalau MBR yang membutuhkan rumah justru kesulitan masuk, maka sudah waktunya pemerintah membuka data, mengevaluasi mekanisme, dan memastikan subsidi benar-benar sampai kepada mereka yang menjadi sasaran.

( Hidayat )

Hak jawab dan klarifikasi dari pemerintah, perbankan maupun pengembang tetap terbuka sesuai prinsip keberimbangan jurnalistik.