Proyek Perbaikan Jalan Jati-Sepatan Hanya Bahan BANCAKAN, FPRN Minta Kejari Periksa Proyek Tersebut

KAB,TANGERANG - Bantentodays.com - Selasa (01/09/ 2026) . Pembangunan dan perbaikan ruas jalan penghubung Jati–Sepatan, antara Kecamatan Sukadiri dan Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, yang menelan anggaran daerah sebesar Rp9,27 miliar, kini menuai sorotan tajam sekaligus kecurigaan mendalam dari masyarakat dan Pengamat sosial. Proyek bernilai besar ini justru dinilai tidak tepat sasaran, kualitasnya dipertanyakan, dan dianggap sekadar "proyek bacakan"  terdengar megah dalam dokumen perencanaan dan laporan rapat, namun di lapangan tidak membawa manfaat nyata bagi warga yang melintas setiap hari.

Ruas jalan Jati–Sepatan merupakan jalur vital yang menghubungkan kawasan pemukiman padat penduduk, pusat kegiatan ekonomi warga, serta menjadi akses utama menuju jalur lintas Pantura. Kondisi jalan sangat menentukan kelancaran mobilitas warga, pengiriman hasil bumi, hingga perjalanan sekolah dan bekerja. Namun sejak pengerjaan dimulai beberapa waktu lalu, warga justru merasakan semakin banyak ketidaknyamanan tanpa melihat perbaikan kualitas yang nyata dan berarti , padahal anggaran yang disiapkan mencapai angka miliaran rupiah.

                     Doc / Jalan raya Mauk Desa Buaran jati

Pengerjaan Asal Jadi, Titik Rusak Dibiarkan Padahal Anggaran Miliaran

Pengamatan langsung di lapangan memperlihatkan pola pengerjaan yang membingungkan dan tidak sebanding dengan nilai anggaran yang digelontorkan. Bagian permukaan jalan yang masih relatif mulus dan kokoh justru dibongkar habis, sementara titik-titik yang sudah berlubang dalam, retak memanjang, dan berbahaya bagi pengendara justru dibiarkan begitu saja tanpa perbaikan. Permukaan yang sudah dikerjakan pun terlihat tidak rata, tebal lapisan tidak seragam, dan beberapa bagian sudah terlihat retak bahkan sebelum proyek dinyatakan selesai.

"Kami bingung sekali, dengan anggaran Rp9,27 miliar seharusnya hasilnya jauh lebih baik. Jalan yang masih bagus malah dirusak, tapi lubang besar dekat persimpangan jalan yang sudah berbulan-bulan mengganggu dibiarkan. Seolah anggaran harus habis, bukan jalan yang harus diperbaiki. Kalau pun dikerjakan, hasilnya terlihat asal jadi, cepat rusak lagi. Ini sungguh merugikan kami yang setiap hari melintas," ungkap Ismail, pengguna jalan yang setiap hari melintas.

Keluhan senada disampaikan banyak pengendara, baik roda dua maupun roda empat. Mereka menilai pengerjaan dilakukan terburu-buru dan tidak berpedoman pada kebutuhan sebenarnya di lapangan , seolah-olah proyek ini hanya dijalankan agar bisa dilaporkan selesai dan anggaran terserap, bukan untuk menyelesaikan persoalan jalan yang rusak.

KOORDINATOR FPRN  ( Front Pemuda dan Rakyat Noesantara ) Shandi Martha Praja menegaskan: Rp9,27 Miliar Hanya Jadi Proyek di Atas Kertas

Sorotan kritis juga datang dari Front Pemuda dan Rakyat Noesantara (FPRN)  yang telah melakukan pemantauan langsung ke lokasi pengerjaan. Koordinator FPRN Shandi menegaskan bahwa pola yang terjadi di ruas jalan Jati–Sepatan ini adalah cerminan nyata dari proyek yang tidak tepat sasaran dan sekadar "proyek bacakan"  bagus dibacakan dalam laporan dengan angka Rp9,27 miliar, namun kosong manfaatnya di tengah masyarakat.

"Kami turun langsung ke lokasi, memantau dari ujung ke ujung ruas jalan ini. Yang kami temukan sangat menyedihkan: anggaran sebesar Rp9,27 miliar tidak tercermin dalam kualitas pekerjaan. Jalan yang masih layak dibongkar, yang rusak parah diabaikan. Tidak ada papan proyek yang memuat rincian anggaran, spesifikasi teknis, maupun jadwal selesai. Tidak ada sosialisasi kepada warga sebelum pekerjaan dimulai. Ini bukan proyek rakyat, ini proyek yang hanya hidup di atas kertas dan diucapkan di rapat-rapat," tegas Shandi Martha Praja, Koordinator FPRN, saat ditemui di lokasi, Selasa (01/09/2026).

Ia menambahkan, ketidakjelasan ini memunculkan dugaan kuat bahwa proyek tidak direncanakan berdasarkan survei kebutuhan yang sebenarnya, melainkan sekadar mengejar penyerapan anggaran sebesar Rp9,27 miliar tanpa mempedulikan manfaat jangka panjang.

"Istilah warga 'proyek bacakan' itu sangat tepat. Di atas kertas tertulis perbaikan jalan senilai Rp9,27 miliar, tapi di lapangan warga tidak merasakan perbaikan yang berarti. Kemacetan justru terjadi setiap hari, debu beterbangan, sementara hasil akhirnya belum tentu lebih baik dari sebelumnya. Kami minta Dinas Bina Marga membuka diri: ke mana mengalir anggaran Rp9,27 miliar ini? Berapa persen yang benar-benar turun ke aspal? Siapa yang merencanakan, dan berdasarkan data apa jalan yang masih bagus ini dibongkar?" tandas Shandi dengan nada tegas.

"Jangan sampai anggaran rakyat Rp9,27 miliar habis sia-sia, rakyat dirugikan, dan setahun lagi jalan ini harus diperbaiki lagi dengan alasan rusak. Kami minta ada pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh, serta jika ditemukan penyimpangan harus ada pertanggungjawaban yang jelas," tambahnya.

Kemacetan & Kerugian Warga Terus Menumpuk

Akibat pengerjaan yang tidak tertata, kemacetan panjang kerap terjadi di sepanjang ruas jalan Jati–Sepatan, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Pengendara terjebak berjam-jam, biaya bahan bakar membengkak, serta risiko kecelakaan meningkat akibat permukaan jalan yang tidak rata dan sempitnya jalur yang tersisa. Pedagang di pinggir jalan juga mengeluh pendapatan merosot tajam karena pelanggan enggan melintas , kerugian harian warga pun ikut membengkak di tengah proyek yang menelan biaya miliaran rupiah.

"Warga tidak menolak pembangunan. Kami justru sangat mendukung kalau pembangunan itu benar-benar bermanfaat. Tapi kalau yang terjadi justru kerugian bertumpuk dan hasilnya tidak jelas padahal anggaran Rp9,27 miliar sudah disiapkan, kami berhak bertanya dan menuntut kejelasan. Jangan jadikan jalan ini sekadar objek laporan kemajuan, tapi nyatanya tidak ada yang membaik," ujar Shandi mewakili sikap FPRN bersama warga.

Masyarakat & FPRN Minta Kejelasan dan Evaluasi

Bersama-sama warga dan FPRN meminta pihak Dinas Bina Marga Kabupaten Tangerang serta Pemerintah Daerah untuk:

- Membuka data lengkap proyek senilai Rp9,27 miliar , rincian penggunaan anggaran, sumber dana, spesifikasi teknis, pelaksana, dan jadwal pengerjaan.

​

- Meninjau ulang sasaran perbaikan , fokus memperbaiki titik yang benar-benar rusak, bukan membongkar jalan yang masih layak;

​

- Melakukan pengawasan ketat kualitas pengerjaan agar nilai anggaran yang besar ini sebanding dengan hasil yang diterima rakyat.

​

- Memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat atas dugaan proyek yang tidak tepat sasaran ini.

 - Mendorong Kejaksaan untuk  Audit Proyek yang bernilai 9.27 Milyar

- Mendesak Kejari Kabupaten Tangerang untuk segera mengambil tindakan tegas jika terbukti menyimpang

"Pembangunan itu untuk rakyat, bukan untuk dibacakan saja dalam laporan dengan angka miliaran rupiah. Biarlah manfaatnya terasa di aspal yang kokoh, bukan hanya tertulis di atas kertas senilai Rp9,27 miliar," pungkas Shandi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Bina Marga Kabupaten Tangerang terkait tuntutan dan keluhan masyarakat ini.

(Dyt)