Perum Griya Artha Buaran Jati: Diduga Langgar Tata Ruang Dan Sawah Dilindungi , Lahan TPU 2% Jangan Dibiarkan
KAB,TANGERANG - Bantentodays.com — Pembangunan Perumahan Griya Artha Buaran Jati yang terletak di Desa Buaran Jati, Kecamatan Sukadiri, yang dikelola PT Padma Warna Artha, Menuai Sorotan tajam. Dua masalah utama mengemuka: dugaan pembangunan di atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) serta ketidakjelasan pemenuhan kewajiban penyediaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebesar 2%.
Kewajiban lahan TPU seluas 2% dari total luas lahan pengembangan bersifat mandiri—terpisah dari penyediaan Fasilitas Sosial (Fasos) maupun Fasilitas Umum (Fasum). Hal ini kerap diabaikan atau digabung begitu saja oleh sejumlah pengembang.
Persoalan yang begitu rumit menuai Sorotan Tajam dari Aktivis sosial. Ijum Setiawan SH , ia menegaskan seriusitas perihal masalah ini:
“Saya menyoroti dua hal mendasar. Pertama, pengembang wajib menyediakan lahan TPU 2% dari total lahan , itu terpisah dari Fasos dan Fasum. Jangan sampai kewajiban ini diabaikan begitu saja.”
“Kedua, jika perumahan ini benar berdiri di atas Lahan Sawah Dilindungi atau Lahan Baku Sawah Nasional, ini kejahatan terhadap ketahanan pangan. Lahan sawah produktif di Sukadiri harus dijaga, bukan diubah jadi beton demi keuntungan semata.”
“Kami minta Pemkab Tangerang, Dinas Tata Ruang dan ATR/BPN transparan. Buka peta LSD, buka dokumen KKPR. Kalau terbukti melanggar UU No. 41/2009 dan UU No. 26/2007, bertindaklah tegas hentikan kegiatan, cabut izin, hingga bongkar bangunan. Jangan beri kesan ada yang dilindungi.” Ujar Ijum dengan nada tegas.
Hal ini juga menjadi Kritikan Pemerintah Kabupaten Tangerang Apakah berpihak kepada aturan atau pada kepentingan pengembang.
“Ini ujian bagi Pemkab Tangerang apakah berpihak pada aturan dan warga, atau pada kepentingan pengembang?” Tambah Ijum .
Aturan Jelas , Tapi Masih Di Injak injak
Pelanggaran tata ruang dan alih fungsi lahan sawah bukan sekadar masalah administrasi:
- UU No. 26 Tahun 2007 (Penataan Ruang): Pembangunan wajib sesuai RTRW. Sanksi: penghentian, pencabutan izin, hingga pembongkaran.
- UU No. 41 Tahun 2009 (Perlindungan Lahan Pertanian): Pasal 44 ayat (1) melarang alih fungsi tanpa prosedur sah. Ancaman pidana: penjara 5 tahun dan denda Rp5 miliar.
- Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2024: Mengatur penetapan Lahan Sawah Dilindungi secara ketat.
Proses perizinan pun tak boleh sekadar formalitas harus ada rekomendasi jelas dari tingkat desa hingga dokumen KKPR yang sah di tingkat kabupaten Sampai Tingkat Pusat. Semua harus terbuka untuk diawasi publik.
Catatan Redaksi : Redaksi membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi . Hingga berita ini diturunkan, pihak pengembang belum memberikan tanggapan
