2 Persen TPU Wajib Hukumnya Bagi Pengembang, Perumahan GRİYA ARTHA BUARAN JATI Jadi Contoh Nyata Pelanggaran
KAB,TANGERANG – Bantentodays.com - Rabu (11/11/2026) Kewajiban pengembang perumahan menyediakan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebesar minimal 2 persen bukan sekadar tuntutan warga, melainkan kewajiban yang berpijak pada peraturan perundang‑undangan daerah Kabupaten Tangerang.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2012 (diperbaharui Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan) serta Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pemakaman Umum, diatur secara tegas bahwa setiap pengembang kawasan perumahan wajib menyediakan sarana pemakaman minimal 2 persen dari total luas lahan proyek, diserahkan secara cuma‑cuma kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang sebelum izin operasional diterbitkan.
Perda Nomor 13 Tahun 2014 secara eksplisit menyatakan: "Setiap Perusahaan setelah mendapat izin lokasi, site plan dan izin mendirikan bangunan wajib menyerahkan lahan Tempat Pemakaman Umum untuk penghuni/warga perumahan tersebut" (Pasal terkait Pengelolaan Pemakaman Umum) . Sementara Perda Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 9 menegaskan besaran minimal 2 % luas lahan untuk sarana pemakaman terpisah dari kewajiban prasarana‑sarana‑utilitas sebesar 40 %.
Aturan tersebut menjadi dasar hukum warga menyoroti kasus Griya Artha (PT Padma Warna Artha) Desa Buaran Jati, Kecamatan Sukadiri yang diduga mengabaikan kewajiban itu, sekaligus memunculkan dugaan pembebanan ganda kepada masyarakat.
Kasus Griya Artha: Kewajiban 2 % TPU Belum Terbukti Terpenuhi
Berdasarkan data yang dikumpulkan tim warga, sampai saat ini belum ada bukti publik yang menunjukkan Griya Artha telah menyerahkan lahan TPU seluas 2 persen sesuai ketentuan ke Pemerintah Kabupaten Tangerang. Ironisnya, di saat yang sama Pemerintah Desa Buaran Jati melakukan pemungutan iuran senilai Rp 250‑300 ribu per‑kepala keluarga untuk pembiayaan perluasan TPU desa.
"Inilah inti persoalannya. Kalau pengembang sudah punya kewajiban hukum menyediakan TPU gratis untuk dampak perumahannya sesuai Perda Kabupaten Tangerang, mengapa warga Buaran Jati justru dipungut biaya untuk hal yang sama?" tegas Ketua Media Center Sukadiri, Ijum Setiawan.
Ijum menegaskan dugaan ada kelalaian berat dari dinas‑dinas terkait yang seharusnya memverifikasi penyerahan lahan TPU sebelum izin diterbitkan.
"Jangan‑jangan verifikasi hanya sebatas dokumen di atas kertas tanpa turun ke lapangan. Kalau itu terjadi, ada oknum yang harus dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Apa Sebenarnya Kewajiban 2 Persen TPU Itu?
Berikut rincian kewajiban yang diatur peraturan daerah:
- Luas dihitung dari total keseluruhan lahan proyek perumahan minimal 2 %
- Harus diserahkan gratis kepada Pemkab Tangerang
- Lokasi lahan harus layak pakai, bebas sengketa, sudah diverifikasi langsung ke lapangan
- Penyerahan menjadi syarat sebelum izin pembangunan/izin huni diterbitkan
- Tujuannya menampung kebutuhan pemakaman akibat bertambahnya penduduk dari perumahan baru
- Berlandaskan: Perda Kab Tangerang No 4/2012, Perda No 8/2022, Perda No 13/2014 serta Undang‑Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman
Catatan redaksi: Perda Kota Tangerang berbeda dengan Perda Kabupaten Tangerang sehingga dasar hukum yang dipakai adalah peraturan Kabupaten Tangerang sesuai wilayah Sukadiri‑Buaran Jati. Nama pasal persis dapat dikonfirmasi ke JDIH Kabupaten Tangerang untuk penyempurnaan laporan resmi.
Tuntutan Utuh Masyarakat
Masyarakat menggabungkan dua tuntutan utama:
1. Khusus Kasus Griya Artha Buaran Jati
- Paksa PT Padma Warna Artha segera menunjukkan bukti resmi penyerahan lahan 2 % TPU sesuai Perda
- Audit dugaan keterlibatan oknum pejabat yang membiarkan pelanggaran berjalan
2. Untuk Seluruh Kabupaten Tangerang
- Lakukan audit menyeluruh ke SEMUA proyek perumahan besar untuk cek kepatuhan kewajiban 2 % TPU
- Terbitkan daftar publik proyek yang sudah memenuhi kewajiban dan yang masih melanggar
- Berikan sanksi tegas kepada pengembang dan oknum pejabat yang terbukti melanggar ketentuan Perda
Status Terkini
- PT Padma Warna Artha (Griya Artha): Masih bungkam belum memberikan pernyataan resmi.
( Dyt )
Catatan Redaksi : Redaksi membuka ruang hak jawab kepada pihak pihak yang berkaitan
