Dugaan Konflik Kepentingan Menggelayuti Persoalan TPU: Kewajiban 2 % Griya Artha Buaran Jati VS TPU Dibiayai Iuran Warga BuaranJati

KAB,TANGERANG - Bantentodays.com – Persoalan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Buaran Jati, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, kini berubah menjadi kecurigaan serius dugaan konflik kepentingan yang merugikan warga. Masyarakat menuding terjadinya praktik pembebanan ganda,  di satu sisi pengembang Griya Artha ( Pt Padma Warna Artha ) secara peraturan wajib menyediakan lahan TPU seluas 2 persen dari total luas proyeknya, namun di sisi lain Pemerintah Desa Buaran Jati justru memungut iuran dari kantong warga sebesar 250-300 Ribu untuk perluasan TPU . Masyarakat tidak lagi sekadar meminta penjelasan, melainkan secara tegas mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang segera turun melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rangkaian persoalan tersebut.

Peraturan yang berlaku di Pemkab Tangerang sudah tegas mengamanatkan pengembang perumahan skala besar untuk menyisihkan minimal 2 % luas lahan proyek sebagai fasilitas umum TPU, tanpa biaya sepeser pun dari warga, guna menampung dampak ledakan jumlah penduduk akibat pembangunan perumahan. Ini adalah kewajiban mutlak pengembang sebagai bagian dari izin yang mereka peroleh.

Namun realitas di lapangan sangat kontradiktif. Hingga kini belum ada bukti terbuka bahwa Griya Artha telah benar‑benar menyerahkan lahan TPU 2 % sesuai ketentuan. Bahkan ironisnya, Pemerintah Desa Buaran Jati justru membebani warga melalui iuran untuk membiayai perluasan TPU. Apakah kewajiban pengembang sengaja diabaikan sehingga beban dialihkan kepada masyarakat?

Ketua Media Center Sukadiri Ijum Setiawan menyoroti Dugaan Pengorbanan Kepentingan Warga

Polemik yang terjadi menuai sorotan serta kritikan dari kalangan aktivis yang prihatin atas dugaan konflik kepentingan  Ijum Setiawan, melontarkan kritik pedas.

 "Kasus ini bukan sekadar kekacauan administrasi. Ini ada indikasi kuat konflik kepentingan yang patut dicurigai. Pengembang sudah punya kewajiban hukum menyediakan TPU 2 %, tapi warga tetap dipungut iuran untuk TPU. Seolah‑olah aturan yang melindungi warga dibuat mati suri," Ujar Ijum.

"Kami menuntut Kejari Kabupaten Tangerang melakukan audit menyeluruh tanpa ada yang ditutupi. Ada dua hal yang harus dibongkar secara rinci: Pertama, apakah Griya Artha sudah memenuhi kewajiban lahan TPU 2 % lengkap bukti penyerahan ke Pemkab atau hanya sekadar dokumen palsu di meja pejabat? Kedua apakah ada hubungan tersembunyi antara pihak pengembang dan pihak yang mendorong pemungutan iuran TPU sehingga warga yang menjadi korban," tegasnya.

Ijum menambahkan bahwa Dinas Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Inspektorat Daerah tidak boleh diam saja. 

"Kalau Dinas‑dinas itu sudah tahu ada kewajiban TPU tapi membiarkan warga tetap dipungut, berarti ada kelalaian berat yang juga harus dipertanggungjawabkan. Jangan ada alasan klasik 'belum ada laporan' karena masyarakat sudah melihat jelas di lapangan," tandas Ijum Setiawan.

Perwakilan Warga Buaran Jati: Kami Tidak Mau Jadi Sapi Perah

Perwakilan warga Buaran Jati, sekaligus koordinator FPRN ( Front Pemuda Dan Rakyat Noesantara )  Shandi Martha Praja , menyampaikan kemarahan warga.

 "Kami tidak keberatan ada perluasan TPU untuk kebutuhan jangka panjang. Tapi kami menolak dijadikan sapi perah. Kalau sudah ada pihak pengembang yang wajib menyediakannya, mengapa kami yang harus bayar? Kami minta bukti hitam‑putih, bukan janji‑janji manis yang tidak pernah terpenuhi," ujar Shandi.

"Kalau ternyata pengembang belum memenuhi kewajiban, segera perintahkan pengembang untuk menyediakan lahannya, jangan membebani warga menanggung biaya. Kalau iuran warga sudah terlanjur dikumpulkan padahal tidak ada alasan sah, uang itu harus dikembalikan seluruhnya kepada warga," tegas Shandi

Masyarakat Beri Batas Waktu Kepada Pemerintah

Masyarakat memberi sinyal akan melakukan aksi lanjutan jika Kejari dan Pemkab Tangerang tidak segera merespons tuntutan audit.

 "Kami tidak akan berhenti mengawal kasus ini sampai siapa pun yang terbukti menyalahgunakan wewenang atau mengabaikan kewajiban dijatuhi sanksi sesuai hukum. Aturan dibuat untuk melindungi warga, bukan untuk dilanggar demi keuntungan segelintir pihak," tegas Shandi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Griya Artha , Pemerintah Desa Buaran Jati, serta dinas terkait belum memberikan tanggapan resmi atas seluruh dugaan konflik kepentingan dan tuntutan audit yang diajukan masyarakat.

Catatan Redaksi : Redaksi Membuka ruang hak jawab kepada pihak pihak terkait persoalan

(Dyt)