Opini : Kewajiban 2 Persen Pengembang, TPU Dibiayai Iuran Warga: Di Mana Tanggung Jawab Griya Artha BUARAN JATI?

Membongkar Persoalan Keadilan Pembangunan, Dugaan Konflik Kepentingan, dan Lemahnya Akuntabilitas Pengawasan Pemerintah

( Opini Hukum, Politik, dan Kebijakan Publik )

Penulis : Ijum Setiawan, S.H

Keterangan fhoto : Ijum setiawan SH

KAB,TANGERANG - Bantentodays.com - Ada persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar pengadaan tanah pemakaman di Desa Buaran Jati, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Persoalan itu menyangkut bagaimana kewajiban pembangunan dijalankan, bagaimana pemerintah mengawasi, dan mengapa masyarakat justru harus mengeluarkan iuran untuk memenuhi kebutuhan fasilitas sosial yang berkaitan dengan pembangunan sebuah kawasan perumahan.

Pemberitaan mengenai dugaan konflik kepentingan dalam persoalan TPU Buaran Jati mempertemukan dua fakta yang patut diuji secara serius: adanya kewajiban penyediaan lahan pemakaman sebesar 2 persen yang dikaitkan dengan pengembang Griya Artha Buaran Jati, sementara penyediaan atau pembiayaan TPU disebut bersumber dari iuran masyarakat.

Jika kedua informasi tersebut benar, maka persoalannya tidak bisa disederhanakan menjadi persoalan gotong royong.

Ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab: mengapa masyarakat harus menanggung pembiayaan kebutuhan pemakaman, sementara kewajiban pengembang justru masih dipertanyakan?

Siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab? Siapa yang melakukan pengawasan? Dan mengapa persoalan ini dapat berkembang hingga masyarakat harus mempertanyakan hak serta kewajiban para pihak?

Dalam perspektif kebijakan publik, keadaan semacam ini menyentuh persoalan keadilan distributif: bagaimana manfaat pembangunan dibagikan dan bagaimana beban sosial pembangunan ditanggung.

Jangan sampai keuntungan pembangunan terkonsentrasi pada pelaku usaha, sedangkan konsekuensi sosialnya justru dialihkan kepada masyarakat.

I. PEMBANGUNAN PERUMAHAN BUKAN HANYA TENTANG KEUNTUNGAN, TETAPI JUGA KEWAJIBAN SOSIAL

Kita perlu mengubah cara pandang terhadap pembangunan perumahan.

Perumahan bukan sekadar kumpulan bangunan yang diperjualbelikan. Ia merupakan kawasan kehidupan yang membutuhkan infrastruktur, fasilitas sosial, fasilitas umum, ruang terbuka, sarana kesehatan, pendidikan, peribadatan, hingga tempat pemakaman.

Karena itu, pengembang tidak dapat hanya menghitung nilai ekonomi dari rumah yang dibangun dan dijual, tetapi mengabaikan kebutuhan sosial yang muncul akibat pertumbuhan kawasan tersebut.

Secara administratif, data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) mencatat Griya Artha Buaran Jati sebagai proyek PT Padma Warna Artha dengan 426 unit rumah subsidi yang tercatat dalam sistem tersebut.

Angka ini memperlihatkan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan perumahan yang perlu diperiksa pemenuhan fasilitas dan kewajiban pembangunannya.

Di sinilah pentingnya prinsip tanggung jawab pembangunan.

Pengembang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan usaha. Sebagai konsekuensinya, terdapat kewajiban menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai peraturan serta dokumen perizinan.

Maka, apabila kewajiban penyediaan TPU memang melekat pada proyek Griya Artha Buaran Jati, kewajiban itu tidak boleh dianggap sebagai persoalan yang dapat diselesaikan dengan sekadar mengandalkan partisipasi warga.

Pembangunan perumahan tidak boleh hanya memindahkan manusia ke dalam kawasan hunian, tetapi juga harus memastikan tersedianya fasilitas sosial yang menopang kehidupan mereka.

II. ANGKA 2 PERSEN BUKAN SEKADAR ANGKA ADMINISTRATIF: DI MANA REALISASINYA?

Persoalan 2 persen harus dibuka melalui pemeriksaan dokumen, bukan sekadar diperdebatkan melalui pernyataan.

Publik perlu mengetahui dari mana dasar kewajiban tersebut berasal, bagaimana perhitungannya, dan apakah pengembang telah melaksanakannya.

Perlu dicatat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan mengatur kewajiban pengembang menyediakan PSU.

Pasal 5 ayat (1) mewajibkan pengembang menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Dalam ayat (3), sarana pemakaman termasuk jenis sarana yang harus diperhatikan dalam penyediaan fasilitas perumahan.

Namun, ketentuan mengenai angka 2 persen harus diperiksa berdasarkan regulasi yang secara khusus berlaku terhadap proyek tersebut, termasuk ketentuan pada saat izin dan rencana tapaknya disetujui.

Artinya, tidak cukup hanya menyebut angka 2 persen tanpa menunjukkan dasar perhitungan dan dokumen yang membuktikan penerapannya.

Ada sejumlah dokumen yang seharusnya dibuka:

1. Dokumen perizinan pembangunan perumahan.

2. Site plan atau rencana tapak yang telah disahkan.

3. Luas keseluruhan lahan yang menjadi dasar perhitungan kewajiban.

4. Perhitungan luas lahan yang diperuntukkan bagi TPU.

5. Bukti penyediaan dan status kepemilikan lahan.

6. Dokumen penyerahan fasilitas kepada pemerintah daerah apabila telah dilaksanakan.

Pertanyaan paling mendasar adalah: jika kewajiban penyediaan lahan telah dipenuhi, di mana tanahnya, berapa luasnya, dan bagaimana status hukumnya?

Jika belum dipenuhi, apa langkah pemerintah daerah?

Jika terdapat mekanisme pengganti atau kesepakatan lain yang sah, di mana dokumennya?

Jangan sampai kewajiban yang seharusnya dapat diverifikasi justru berubah menjadi persoalan yang tidak memiliki ujung pertanggungjawaban.

III. MASYARAKAT MEMBAYAR, TETAPI SIAPA YANG SEHARUSNYA BERTANGGUNG JAWAB?

Inilah bagian yang paling layak mendapat perhatian publik.

Ketika masyarakat mengumpulkan iuran untuk penyediaan TPU, muncul persoalan tentang pembagian tanggung jawab antara pengembang, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan warga.

Kita harus membedakan dua hal.

Pertama, partisipasi sukarela masyarakat untuk membangun fasilitas sosial berdasarkan kesepakatan bersama.

Kedua, pembiayaan oleh masyarakat terhadap fasilitas yang ternyata merupakan bagian dari kewajiban pengembang.

Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.

Apabila masyarakat secara sukarela membeli tanah untuk kepentingan bersama, tindakan itu merupakan bentuk solidaritas sosial yang patut dihargai.

Namun, apabila pembiayaan tersebut pada hakikatnya menggantikan kewajiban pengembang yang belum dipenuhi, persoalannya berubah menjadi pertanyaan mengenai keadilan dan kepatuhan hukum.

Apakah warga mengetahui bahwa terdapat kewajiban penyediaan TPU dari pengembang?

Apakah masyarakat diberi penjelasan mengenai status kewajiban tersebut?

Apakah iuran merupakan bentuk partisipasi tambahan atau justru menjadi sumber utama pembiayaan?

Apakah ada perjanjian tertulis yang mengatur tanggung jawab masing-masing pihak?

Pertanyaan tersebut sangat penting.

Sebab, masyarakat tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang membayar tanpa mengetahui apa yang sebenarnya sedang mereka biayai.

Gotong royong tidak boleh menjadi mekanisme untuk menghapus kewajiban pihak yang secara hukum bertanggung jawab.

Jika kewajiban pengembang belum selesai, partisipasi masyarakat tidak boleh secara otomatis dianggap sebagai penyelesaian kewajiban tersebut.

IV. PEMERINTAH DESA: PELAYAN PUBLIK ATAU SEKADAR PENGHUBUNG KEPENTINGAN?

Pemerintah desa memiliki posisi penting dalam persoalan ini.

Desa bukan pemilik kepentingan pribadi atas fasilitas publik. Pemerintah desa adalah penyelenggara pemerintahan yang harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

Karena itu, pemerintah desa harus mampu menjelaskan secara terbuka proses penyediaan TPU.

Jika tanah dibeli menggunakan iuran warga, siapa yang menginisiasi pembelian?

Siapa yang melakukan negosiasi dengan pemilik tanah?

Siapa yang menentukan harga?

Siapa yang menerima uang?

Atas nama siapa tanah tersebut dibeli?

Bagaimana status sertifikatnya?

Apakah seluruh transaksi disertai bukti yang dapat diperiksa?

Apakah ada laporan penggunaan dana kepada masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Itu merupakan standar pertanggungjawaban yang wajar dalam pengelolaan dana masyarakat.

Lebih jauh, pemerintah desa juga perlu menjelaskan komunikasi dan koordinasinya dengan pengembang.

Apakah pemerintah desa pernah meminta bukti pemenuhan kewajiban TPU?

Apakah pernah ada pembahasan resmi mengenai angka 2 persen?

Apakah ada surat menyurat dengan dinas terkait?

Apakah pemerintah desa mengetahui adanya kekurangan penyediaan fasilitas pemakaman?

Jangan sampai masyarakat diminta berpartisipasi secara finansial, tetapi pemerintah desa tidak mampu memberikan penjelasan administratif yang memadai.

Dalam pemerintahan yang sehat, keterbukaan bukan pilihan. Ia merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat.

V. DUGAAN KONFLIK KEPENTINGAN: JANGAN HANYA BERHENTI PADA PERDEBATAN, PERIKSA HUBUNGAN DAN KEPUTUSANNYA

Istilah konflik kepentingan dalam persoalan ini tidak boleh digunakan sekadar sebagai judul yang menarik perhatian.

Ia harus diuji secara serius.

Dalam perspektif administrasi pemerintahan, konflik kepentingan dapat terjadi ketika kepentingan pribadi, hubungan keluarga, hubungan bisnis, atau afiliasi tertentu berpotensi memengaruhi objektivitas seseorang dalam mengambil keputusan atau menjalankan kewenangan.

Persoalannya bukan sekadar apakah ada seseorang yang memperoleh uang.

Yang harus diperiksa adalah apakah terdapat hubungan kepentingan yang memengaruhi proses penyediaan tanah, pengambilan keputusan, penetapan harga, pengelolaan iuran, atau pembagian tanggung jawab.

Misalnya:

- Apakah terdapat hubungan bisnis antara pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah dengan pihak yang mengambil keputusan?

- Apakah ada pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap transaksi tanah?

- Apakah proses pembelian dilakukan secara terbuka?

- Apakah terdapat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu tanpa mekanisme yang objektif?

- Apakah pihak yang memiliki konflik kepentingan telah menghindari keterlibatan dalam pengambilan keputusan?

Jika terdapat indikasi hubungan kepentingan, hal itu harus diperiksa melalui dokumen dan keterangan para pihak.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan landasan mengenai larangan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintahan.

Namun, harus ditegaskan: dugaan konflik kepentingan tidak otomatis membuktikan korupsi, suap, atau penyalahgunaan kewenangan.

Justru karena itu, pemeriksaan independen diperlukan agar tidak ada pihak yang dihukum oleh opini, tetapi juga tidak ada pihak yang berlindung di balik jabatan ketika terdapat persoalan yang patut diperiksa.

VI. DINAS TERKAIT DAN PEMERINTAH DAERAH HARUS MEMBUKA HASIL PENGAWASAN

Persoalan ini tidak boleh berhenti pada pemerintah desa dan pengembang.

Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengawasan, serta pengelolaan PSU perumahan sesuai peraturan.

Perda Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2022 mengatur mekanisme penyediaan, verifikasi, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian PSU.

Artinya, terdapat mekanisme administratif yang seharusnya dapat digunakan untuk mengetahui apakah kewajiban pengembang telah dilaksanakan.

Dinas terkait perlu menjawab:

1. Apakah site plan Griya Artha Buaran Jati telah memuat fasilitas pemakaman?

2. Berapa luas lahan yang diwajibkan berdasarkan dokumen yang disahkan?

3. Apakah realisasi di lapangan telah diverifikasi?

4. Apakah terdapat berita acara penyerahan PSU?

5. Apakah ada catatan kekurangan atau ketidaksesuaian?

6. Apa tindakan administratif yang telah dilakukan jika ditemukan kewajiban yang belum dipenuhi?

Pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penerbit administrasi pembangunan, tetapi harus hadir sebagai pengawas kepatuhan.

Apabila terdapat kewajiban yang belum dilaksanakan, pemerintah daerah harus menindaklanjuti sesuai kewenangan dan peraturan.

Jangan sampai masyarakat harus bekerja sendiri mencari kepastian atas sesuatu yang seharusnya dapat dijelaskan melalui data administrasi pemerintahan..

VII. DPRD HARUS MENGAWASI, BUKAN MENUNGGU MASYARAKAT KEHILANGAN KESABARAN

Persoalan ini juga patut menjadi perhatian DPRD Kabupaten Tangerang.

Fungsi pengawasan DPRD tidak boleh hanya terlihat ketika persoalan telah berkembang menjadi konflik terbuka.

DPRD dapat meminta penjelasan kepada dinas terkait mengenai pemenuhan kewajiban PSU, meminta dokumen yang relevan, serta mendorong evaluasi terhadap proses penyediaan TPU.

Jika diperlukan, persoalan ini dapat dibahas melalui rapat kerja dengan menghadirkan pemerintah desa, kecamatan, dinas terkait, pengembang, dan perwakilan masyarakat.?

Tujuannya bukan menciptakan panggung politik.

Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap pihak menjalankan kewajibannya.

DPRD harus mampu membedakan kepentingan investasi dengan kepentingan publik.

Investasi harus dilindungi melalui kepastian hukum, tetapi masyarakat juga harus dilindungi dari kemungkinan pengalihan beban pembangunan.

Keduanya bukan kepentingan yang saling bertentangan. Justru kepatuhan pengembang dan pengawasan pemerintah akan menciptakan iklim investasi yang lebih sehat.

VIII. KEADILAN PEMBANGUNAN: JANGAN SAMPAI KEUNTUNGAN DIPRIVATISASI, BEBAN SOSIAL DISERAHKAN KEPADA WARGA

Dalam teori keadilan distributif, pembangunan tidak cukup dinilai dari pertumbuhan ekonomi dan jumlah bangunan yang berhasil didirikan.

Pembangunan juga harus dinilai dari bagaimana manfaat dan bebannya dibagikan secara adil.

Pemikiran John Rawls dalam A Theory of Justice menempatkan keadilan sebagai prinsip penting dalam mengatur struktur dasar masyarakat.

Jika gagasan tersebut digunakan untuk membaca persoalan TPU Buaran Jati, maka pertanyaan yang muncul adalah apakah pembagian tanggung jawab pembangunan telah berlangsung secara adil?

 Pengembang menjalankan kewajibannya?

Apakah pemerintah menjalankan pengawasannya?

Apakah masyarakat memperoleh perlindungan yang semestinya?

Jangan sampai terjadi ketimpangan: pihak yang memperoleh keuntungan dari pembangunan tidak menanggung kewajiban sosial secara proporsional, sementara masyarakat yang tidak memiliki kendali atas proses investasi justru harus mengeluarkan biaya tambahan.

Di sinilah pembangunan harus diuji bukan hanya berdasarkan keberhasilan fisik, tetapi juga berdasarkan keadilan sosial.

Kawasan perumahan tidak boleh tumbuh dengan meninggalkan persoalan fasilitas publik kepada masyarakat sekitar.

IX. LANGKAH KONKRET: BUKA DOKUMEN, PERIKSA KEWAJIBAN, DAN AUDIT PERTANGGUNGJAWABAN

Agar persoalan ini tidak berhenti sebagai polemik, diperlukan langkah konkret.

Pertama, pemerintah daerah perlu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan dan site plan Griya Artha Buaran Jati.

Kedua, pengembang perlu memberikan penjelasan tertulis mengenai pemenuhan kewajiban penyediaan TPU, termasuk dasar perhitungan 2 persen apabila kewajiban tersebut berlaku terhadap proyeknya.

Ketiga, pemerintah desa perlu membuka laporan penggunaan iuran warga, termasuk bukti transaksi dan status hukum tanah yang diperoleh.

Keempat, kecamatan perlu memfasilitasi pertemuan terbuka yang mempertemukan seluruh pihak dengan agenda dan berita acara yang jelas.

Kelima, dinas terkait perlu melakukan verifikasi lapangan dan administratif.

Keenam, apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam penggunaan dana atau penyalahgunaan kewenangan, penanganannya dapat diteruskan kepada lembaga pengawas atau aparat penegak hukum sesuai unsur dan bukti yang ditemukan.

Keterbukaan harus menjadi titik awal penyelesaian, bukan sesuatu yang baru diberikan setelah masyarakat melakukan tekanan.

PENUTUP: TPU ADALAH KEBUTUHAN RAKYAT, BUKAN TEMPAT MENGABURNYA TANGGUNG JAWAB

Persoalan TPU Buaran Jati sesungguhnya menguji lebih dari sekadar kepatuhan pengembang.

Ia menguji integritas pemerintah desa, efektivitas pengawasan pemerintah daerah, transparansi penggunaan dana masyarakat, dan keberanian lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsi kontrol.

Kita tidak sedang menolak pembangunan. Kita tidak sedang memusuhi investasi. Kita juga tidak sedang merendahkan semangat gotong royong masyarakat.

Yang sedang dipersoalkan adalah kejelasan tanggung jawab.

Jika pengembang memiliki kewajiban, tunjukkan bukti pemenuhannya.

Jika pemerintah desa mengelola iuran, buka pertanggungjawabannya.

Jika pemerintah daerah memiliki kewenangan pengawasan, tunjukkan hasil pengawasannya.

Jika terdapat dugaan konflik kepentingan, periksa secara independen.

Tidak boleh ada pihak yang merasa cukup hanya dengan memberikan penjelasan lisan ketika persoalan menyangkut tanah, uang masyarakat, dan kewajiban pembangunan.

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan perdebatan yang saling menyalahkan. Mereka membutuhkan kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan pembangunan.

Ada satu pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka oleh semua pihak:

Apabila kewajiban penyediaan TPU memang telah dibebankan kepada pengembang, atas dasar apa masyarakat harus kembali mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan yang sama?

Dan apabila ternyata kewajiban itu belum dilaksanakan, mengapa pengawasan pemerintah tidak lebih dahulu memastikan tanggung jawab tersebut sebelum masyarakat menanggung pembiayaannya?

Jangan sampai pembangunan perumahan menjadi ruang akumulasi keuntungan, sementara tanggung jawab sosialnya justru menjadi beban kolektif masyarakat.

Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak rumah yang berhasil dijual, melainkan juga seberapa jauh hak masyarakat terlindungi dan kewajiban setiap pihak benar-benar dipenuhi.

Tanah pemakaman memang disiapkan untuk tempat peristirahatan terakhir manusia. Namun, proses pengadaannya tidak boleh menjadi tempat beristirahatnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab hukum.