OPINI : Skandal Dugaan Penyadapan Dan Ujian Negara Hukum
Ketika Kekuasaan Diduga Melampaui Batas, Siapa yang Mengawasi Para Pengawas?
Oleh : Ijum Setiawan SH
( Penulis , Praktisi Hukum , Pengamat sosial dan politik )
Jakarta - Tangerang - Bantentodays.com- Bukan Sekadar Kasus Teknologi, Melainkan Persoalan Konstitusi
Pemberitaan mengenai penetapan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah membuka persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar penyalahgunaan teknologi komunikasi.
Kasus ini, apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, menyentuh persoalan mendasar tentang batas kewenangan negara, perlindungan privasi, integritas institusi penegak hukum, dan kepastian hukum dalam negara demokrasi.
Sejumlah pemberitaan menyebut adanya penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun, status tersangka bukanlah putusan bersalah. Setiap pihak tetap memiliki hak atas praduga tidak bersalah dan harus diperlakukan sesuai prinsip hukum yang berlaku.
Meski demikian, publik memiliki alasan konstitusional untuk menuntut penjelasan. Sebab, ketika muncul dugaan bahwa perangkat atau kewenangan pengawasan komunikasi digunakan di luar ketentuan hukum, persoalannya tidak boleh dipersempit menjadi urusan teknis internal lembaga.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah kewenangan negara dijalankan berdasarkan hukum, atau justru hukum digunakan untuk membenarkan tindakan kekuasaan?
Penyadapan: Kewenangan yang Tidak Boleh Berdiri di Luar Hukum
Penyadapan merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi serius terhadap hak privasi dan kebebasan berkomunikasi. Dalam kondisi tertentu, penyadapan dapat menjadi instrumen penegakan hukum dan perlindungan kepentingan negara. Namun, kewenangan tersebut tidak pernah berarti kebebasan tanpa batas.
Dalam negara hukum, tindakan penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan oleh pihak yang berwenang, mengikuti prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan yang harus dijawab dalam setiap dugaan penyadapan ilegal:
1. Apa dasar hukum yang digunakan untuk melakukan penyadapan?
2. Lembaga dan pejabat mana yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan?
3. Apakah tindakan tersebut sesuai dengan prosedur dan batas kewenangan yang berlaku?
4. Siapa yang mengakses, mengelola, menyimpan, dan menggunakan hasil penyadapan?
5. Apakah terdapat pencatatan akses dan mekanisme audit yang dapat diperiksa?
6. Bagaimana perlindungan terhadap data pribadi dan informasi yang tidak relevan dengan kepentingan penyidikan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk menghambat penegakan hukum. Justru sebaliknya, itulah syarat agar kewenangan penegakan hukum tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.
Teknologi tidak pernah menjadi sumber legitimasi hukum. Secanggih apa pun perangkat yang digunakan, tindakan yang melampaui dasar dan prosedur hukum tetap harus diuji pertanggungjawabannya.
Konstitusi Tidak Memberikan Kekebalan kepada Pemegang Kekuasaan
Persoalan ini harus dibaca melalui jaminan konstitusional.
Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28G ayat (1) memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Sementara Pasal 28J menegaskan bahwa pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dan untuk tujuan yang dibenarkan secara konstitusional.
Jaminan tersebut bukan sekadar kalimat normatif dalam konstitusi. Ia merupakan batas yang mengikat seluruh penyelenggara negara.
Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 17 kovenan tersebut melindungi setiap orang dari campur tangan yang sewenang-wenang atau melawan hukum terhadap kehidupan pribadi dan korespondensinya.
Artinya, kewenangan negara untuk melakukan pengawasan komunikasi harus selalu ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia.
Tidak ada jabatan yang dapat menghapus batas konstitusi. Tidak ada institusi yang boleh menempatkan dirinya di atas hukum. Dan tidak ada alasan keamanan yang secara otomatis membenarkan tindakan tanpa prosedur.
Jika Presiden Menjadi Sasaran, Persoalannya Menyangkut Keamanan Negara
Apabila dugaan penyadapan terhadap Presiden terbukti, dampaknya tidak berhenti pada pelanggaran privasi seseorang.
Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Komunikasi yang berlangsung dalam lingkungan kepresidenan dapat memuat informasi strategis mengenai kebijakan pemerintahan, hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan, dan kepentingan nasional.
Karena itu, dugaan penyadapan terhadap komunikasi Presiden harus diperiksa secara menyeluruh.
Pemeriksaan tidak cukup hanya menjawab siapa yang melakukan dan perangkat apa yang digunakan. Aparat penegak hukum juga harus mengungkap apakah terdapat akses terhadap informasi strategis, apakah data tersebut disalin atau disebarluaskan, siapa saja yang menerima informasi, dan apakah terdapat potensi ancaman terhadap kepentingan negara.
Namun, kepentingan keamanan nasional tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup informasi mengenai pertanggungjawaban hukum. Informasi yang memang harus dirahasiakan dapat dilindungi sesuai ketentuan, tetapi proses penegakan hukum tetap wajib transparan dalam hal prinsip, prosedur, dan akuntabilitasnya.
Negara harus mampu melindungi keamanan Presiden sekaligus menjamin bahwa kewenangan pengawasan tidak disalahgunakan oleh siapa pun.
Siapa yang Mengawasi Para Pengawas?
Inilah salah satu pertanyaan paling penting dalam perkara yang menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan aparat.
Lembaga penegak hukum memiliki kekuasaan yang besar. Mereka dapat melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan informasi, dan dalam batas tertentu menggunakan teknologi pengawasan berdasarkan undang-undang.
Namun, semakin besar kewenangan yang dimiliki suatu lembaga, semakin kuat pula mekanisme pengawasan yang harus melekat padanya.
Pengawasan tidak boleh hanya mengandalkan mekanisme internal. Harus ada pertanggungjawaban yang dapat diuji secara hukum dan kelembagaan.
Penyidikan perlu menelusuri rantai kewenangan secara objektif: siapa yang memerintahkan, siapa yang memberikan persetujuan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengakses data, serta siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.
Penelusuran tersebut bukan berarti seseorang otomatis bersalah karena jabatan atau kedudukannya. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada perbuatan, peran, unsur kesalahan, dan alat bukti yang sah.
Prinsipnya sederhana: jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan, tetapi jabatan juga tidak boleh menjadi dasar untuk menetapkan kesalahan tanpa pembuktian.
Jika Pengawasan Menyentuh Jurnalis dan Aktivis, Demokrasi Berada dalam Risiko
Persoalan menjadi semakin serius apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti bahwa pengawasan ilegal juga menyasar jurnalis, aktivis, pejabat publik, atau masyarakat sipil.
Kebebasan pers bukan sekadar hak profesi wartawan. Ia merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga demokrasi, mengawasi kekuasaan, dan memastikan masyarakat memperoleh informasi.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menempatkan kemerdekaan pers sebagai bagian dari kehidupan demokratis. Pers memiliki fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Jika komunikasi wartawan diawasi secara melawan hukum, dampaknya dapat meluas. Sumber informasi bisa merasa terancam, narasumber enggan berbicara, dan jurnalis kehilangan ruang aman untuk menjalankan tugas profesionalnya.
Hal serupa berlaku bagi aktivis dan masyarakat sipil. Kritik terhadap pemerintah, pengawasan terhadap kebijakan publik, dan penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
Negara boleh menindak kejahatan. Negara boleh melakukan penyelidikan berdasarkan hukum. Tetapi negara tidak boleh mengubah kritik menjadi ancaman dan tidak boleh menjadikan pengawasan sebagai alat untuk membungkam suara yang berbeda.
Penghapusan Data Elektronik Tidak Boleh Mengaburkan Kebenaran
Apabila dalam perkara ini terdapat dugaan penghapusan atau perubahan data elektronik, maka integritas bukti digital harus menjadi perhatian utama.
Bukti elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dari barang bukti konvensional. Data dapat disalin, diubah, dipindahkan, atau dihapus tanpa selalu meninggalkan perubahan yang mudah dikenali.
Karena itu, penyidik harus memastikan keaslian, keutuhan, asal-usul, serta rantai penguasaan barang bukti digital atau chain of custody.
Pemeriksaan forensik digital harus dilakukan secara profesional dan terdokumentasi. Catatan akses, waktu penggunaan sistem, identitas pengguna, perubahan data, serta jejak aktivitas harus ditelusuri sejauh tersedia dan relevan.
Tujuannya bukan hanya menemukan pelaku, tetapi memastikan bahwa proses pembuktian tidak dirusak oleh tindakan yang justru sedang diselidiki.
Kebenaran hukum tidak boleh kalah oleh kemampuan seseorang menghapus jejak digital.
Penegakan Hukum Harus Setara, Bukan Selektif
Prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan fondasi negara hukum.
Setiap orang harus tunduk pada hukum, baik masyarakat biasa, pejabat pemerintahan, aparat penegak hukum, maupun pemegang jabatan strategis.
Apabila dugaan pelanggaran terbukti, proses hukum harus berjalan berdasarkan ketentuan pidana yang tepat, dengan memperhatikan waktu terjadinya perbuatan, unsur delik, kewenangan penyidik, serta alat bukti yang sah.
Penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun ketentuan pidana lainnya tidak boleh dilakukan secara serampangan. Setiap pasal harus diuji berdasarkan unsur-unsurnya dan aturan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.
Penegakan hukum yang adil bukan berarti semua orang harus dihukum. Penegakan hukum yang adil berarti setiap orang diperiksa berdasarkan standar yang sama, tanpa perlindungan istimewa dan tanpa kriminalisasi.
Publik tidak membutuhkan pertunjukan penegakan hukum. Publik membutuhkan kepastian bahwa hukum bekerja secara objektif.
Negara Membutuhkan Reformasi Tata Kelola Penyadapan
Perkara ini seharusnya tidak berhenti pada penetapan tersangka atau konferensi pers. Jika dugaan penyalahgunaan kewenangan terbukti, negara perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penyadapan dan sistem pengawasan komunikasi.
Ada beberapa langkah yang patut dipertimbangkan.
Pertama, memperjelas dasar hukum dan batas kewenangan. Setiap tindakan penyadapan harus memiliki landasan hukum yang spesifik, tujuan yang sah, ruang lingkup yang jelas, serta mengikuti prosedur persetujuan yang diwajibkan oleh undang-undang terkait.
Kedua, membangun sistem pencatatan dan audit yang ketat. Setiap akses terhadap perangkat dan data pengawasan harus dapat ditelusuri melalui catatan aktivitas yang terlindungi dari perubahan tanpa otorisasi.
Ketiga, memperkuat pengawasan independen. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh unit yang berada dalam struktur lembaga yang sama. Diperlukan mekanisme pemeriksaan eksternal sesuai kewenangan lembaga pengawas dan ketentuan hukum.
Keempat, memperketat perlindungan data. Informasi yang diperoleh melalui penyadapan harus dibatasi penggunaannya, dilindungi dari akses tidak sah, dan dikelola sesuai ketentuan penyimpanan serta penghapusan data.
Kelima, memastikan pertanggungjawaban setiap mata rantai kewenangan. Perintah, persetujuan, pelaksanaan, pengelolaan, dan penggunaan hasil penyadapan harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas.
Reformasi tersebut penting agar kasus serupa tidak hanya diselesaikan setelah terjadi, tetapi juga dicegah melalui sistem yang lebih kuat.
Sebab, negara yang sehat bukan negara yang merasa tidak mungkin melakukan kesalahan, melainkan negara yang membangun mekanisme agar kekuasaan dapat dikoreksi ketika menyimpang.
Publik Berhak Mendapatkan Kebenaran, Bukan Sekadar Pernyataan
Dalam perkara yang menyangkut kewenangan aparat dan keamanan negara, keterbukaan menjadi hal penting. Namun, keterbukaan bukan berarti membocorkan seluruh materi penyidikan atau informasi yang dapat mengganggu proses hukum.
Yang dibutuhkan publik adalah penjelasan mengenai dasar hukum, perkembangan proses penanganan perkara, jaminan independensi penyidikan, serta langkah konkret untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Penyampaian informasi harus dilakukan secara terukur, tidak menggiring opini, tidak menghakimi pihak yang belum terbukti bersalah, dan tidak menutup ruang pengawasan masyarakat.
Pers juga harus menjalankan fungsi kontrol sosial secara bertanggung jawab. Kritik harus didasarkan pada fakta, verifikasi, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.
Dalam situasi seperti ini, pers tidak boleh menjadi corong kekuasaan, tetapi juga tidak boleh menjadi alat penghakiman. Pers harus berdiri pada kepentingan publik dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
PENUTUP: KEKUASAAN HARUS TAKLUK KEPADA HUKUM
Perkara dugaan penyadapan ilegal ini merupakan ujian bagi komitmen negara terhadap prinsip negara hukum.
Ujian sesungguhnya bukan hanya apakah aparat mampu mengungkap siapa yang diduga melakukan penyadapan, tetapi apakah negara bersedia membuka seluruh persoalan kewenangan, prosedur, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang mungkin berada di baliknya.
Sebab, kekuasaan tanpa pengawasan berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan. Kewenangan tanpa batas hukum dapat berubah menjadi ancaman bagi hak warga negara. Dan penegakan hukum tanpa keberanian mengoreksi institusinya sendiri akan kehilangan kepercayaan publik.
Negara hukum tidak diukur dari seberapa kuat aparat mengawasi masyarakat, melainkan dari seberapa kuat hukum mengawasi aparat dan membatasi kekuasaan.
Jika dugaan pelanggaran terbukti, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Jika tidak terbukti, hak pihak yang dituduh harus dipulihkan sesuai ketentuan.
Tidak boleh ada penghukuman berdasarkan opini. Namun, tidak boleh pula ada kekebalan berdasarkan jabatan.
Karena dalam negara hukum, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada konstitusi, dan tidak ada institusi yang berhak menempatkan dirinya di atas hukum.
(Red/Hidayat)
